Analisis Yuridis Zakat dan Infaq sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh (Studi Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh)

Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar pengelolaan yuridis zakat dan infaq sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) akan tetapi dasar infaq tidak disebutkan. Pertimbangan norma a quo itu yang akan dianalisis dan melahirkan Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang menjadi zakat dan infaq sebagai pendapat asli daerah. Rumusan masalah mencakup : Bagaimana pertimbangan yuridis pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal? Bagaimana mekanisme pengelolaan pada pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang menjadikan zakat dan infaq sebagai sumber PAA khusus dan PAD Kabupaten /Kota khusus? Bagaimana tantangan dalam implementasi zakat dan infaq sebagai Pendapatan Asli daerah? Tujuan Penelitian adalah: Untuk mengetahui pertimbangan yuridis Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan pada Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang menjadikan zakat dan infaq sebagai sumber PAA dan PAD Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian mencakup: Pertama, Pertimbangan yuridis Pasal 97 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sudah konstitusional sesuai dengan amanah Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 walaupun infaq belum masuk norma tetapi bisa diinterpretasikan dari frasa lain-lain Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kabupaten/Kota yang sah. Kedua, pengelolaan zakat dan infaq sudah sesuai dengan qanun a quo dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 namun idealnya zakat dan infaq tidak disatuatapkan dalam Qanun APBA. Ketiga, tantangan dalam implementasi pengelolaan zakat dan infaq harusnya dipisahkan dengan pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Gubernur Aceh a quo yang sudah dikeluarkan saja belum cukup untuk memberikan penyelesaian dalam mekanisme pencairan zakat dan infaq.