Analisis Kinerja Dprk Nagan Raya Dalam Bidang Legislasi Tahun 2019-2020 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD

DPRK merupakan dewan perwakilan rakyat yang mempunyai peran yang sangat penting baik itu dibidang legislasi, dibidang anggaran dan dibidang pengasawan, dibidang legislasi merupakan bidang yang menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dalam menetapkan sebuah aturan ataupun rancangan yang ingin ditetapakan oleh anggota DPRK Nagan Raya ada beberapa rancangan qanun atau rancangan aturan yang telah di rancangkan oleh anggota DPRK dan ada sebagai rancangan yang di setujui dan ada sebaliknya ada beberapa qanun yang tidak disahkan. Peneliti ini mengkaji, pertama bagaimana kinerja DPRK Nagan Raya dibidang Legislasi dalam penetapan qanun yang disahkan atau yang tidak disahkan tahun 2019-2020?. Kedua, bagaimana kinerja DPRK Nagan Raya dalam Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa pertama Perencanaan pembentukan Qanun Kabupaten Nagan Raya dilakukan dalam Prolega (Program Legislasi Qanun) yang disusun oleh Badan Legislasi DPRK Nagan Raya melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Dalam penyusunan Rancangan Qanun terdapat hambatan yang datang akibat adanya dinamika politik, politik ini sifatnya dinamis atau keputusan yang dapat berubah-ubah dari eksekutif. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada hambatan yang muncul terkait jadwal pembahasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Pihak DPRK dan eksekutif. Kedua kinerja DPRK Nagan Raya dalam Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 365 poin b bahwa salah satu fungsinya adalah Legislasi. fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk suatu peraturan daerah Kabupaten bersama Kepala Daerah Kabupaten. Kinerja tersebut sudah dijalankan oleh DPRK Kabupaten Nagan Raya namun dalam penetapan jadwal sidangnya pihak legislatif dan eksekutif masih belum maksimal dalam kehadiran yang sesuai dengan putusan sidang sebelumnya.