Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Desa Peunayong Ditinjau Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 10 Tahun 2004

Pengawasan terhadap penggunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan berdasarkan peraturan mengenai tata kelola bangunan menurut Qanun Kota Banda Aceh No.11 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung. Meskipun pengawasan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun dalam prakteknya masih banyak bangunan yang didirikan tidak memiliki IMB dan bangunan tersebut ada yang tidak terdeteksi oleh instansi pengawasan. Dalam penelitian ini dirumuskan 2 masalah, yaitu; Apakah pendirian bangunan yang ada di Desa Peunayong sudah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh No.10 Tahun 2004. Bagaimana tinjauan menurut Qanun No.10 Tahun 2004 terhadap pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai bangunan gedung di Desa Peunayong? Untuk itu digunakan jenis metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) dan data tersebut diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, data-data tersebut kemudian penulis analisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan pengawasan terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan membentuk instansi yang setara dengan Qanun Kota Banda Aceh, seperti Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PU, Camat, Satpol PP dan WH. Peraturan tentang pengawasan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan Qanun. Namun, dalam prakteknya pengawasan yang dilakukan oleh instansi masih belum optimal, dibuktikan oleh masih banyaknya bangunan di Kota Banda Aceh yang tidak memiliki IMB. Hal ini juga bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB ketika hendak mendirikan bangunan atau merehab bangunan.