Sanksi Pelaku Zina (Studi Perbandingan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dengan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992)

Ahmad Firdaus bin Haji Hasan, 160103019 (2023) Sanksi Pelaku Zina (Studi Perbandingan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dengan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992). Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Sanksi Pelaku Zina (Studi Perbandingan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dengan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992)] Text (Sanksi Pelaku Zina (Studi Perbandingan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dengan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992))
Ahmad Firdaus Bin Haji Hasan, 160103019, FSH, PMH.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB)

Abstract

Di akhir zaman, perbuatan zina pun tersebar di mana-mana. Bahkan di kalangan pelajar sudah tersebar virus yang merusak ini. Tidak sedikit di antara mereka yang melakukan perzinaan di usia dini. Dan satu lagi yang membuat resah adalah tersebarnya video dan gambar porno di tengah-tengah masyarakat. Bahkan diceritakan bahwa yang berperan dalam video tersebut bukan hanya orang dewasa, namun remaja-remaja SMP pun ada yang memerankannya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan Sanksi pelaku zina dalam Qanun Aceh no.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992? dan bagaimana analisis historis, filosofis dan yuridis terhadap pemberlakuan sanksi pelaku zina berdasarkan Qanun Aceh no.6 Tahun 2014 dan Enakmen 3 Jenayah Syariah Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 1992?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu melaui kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Terdapat 3 perbedaan dalam ketentuan berdasarkan qanun jinayat Aceh dan Enakmen Jenayah Negeri Perak yaitu perbedaan pada pelaksanaan hukuman, perbedaan pada hukuman bagi pelaku mengulangi perbuatan zina dan perbedaan pada had umur anak bawah umur dan hukuman terhadap mereka. Terdapat juga perbedaan pada analisis historis seperti tanggal diberlakukan undang-undang tersebut, analisis filosofis seperti perbedaan implementasi hukuman terhadap masyarakat dan analisis yuridis seperti undang-undang dalam Enakmen perlu selaras dengan undang-undang pusat berbanding qanun Aceh yang tidak perlu keselarasan dengan undang-undang pusat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Perbandingan Mazhab
Depositing User: Ahmad Firdaus Bin Haji Hasan
Date Deposited: 08 Sep 2023 03:36
Last Modified: 08 Sep 2023 03:36
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32211

Actions (login required)

View Item
View Item