Peraturan Daerah Berbasis Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Paska reformasi di Indonesia terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik yang diikuti dengan pemberian kewenangan otonomi daerah, darisini Pemerintah Daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan keinginan masyarakat. Salah satu penandanya adalah munculnya keinginan pembentukan peraturan daerah berbasis syari’ah di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Keinginan Penegakan Syari’at Islam khususnya di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat merupakan perjuangan politik gerakan kelompok ideologis yang tidak dapat dipisahkan dari aspek historis gerakan DII/TII.