Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2018 Pn Bna Dan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Bna)

Dalam praktiknya sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Seperti tindak pidana korupsi yang umumnya tidak dilakukan sendiri, melainkan terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama atau disebut dengan penyertaan (deelneming). Adapun rumusan masalah penelitian ini, bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN BNA dan nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN BNA tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama, dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN BNA dan nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN BNA tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama menurut Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini, pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN BNA dan nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN BNA Hakim telah sesuai dalam menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan melakukan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, sehingga kedua terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai pelaku (dader), dan dalam Hukum Islam tindak pidana korupsi itu termasuk jarimah takzir, otoritas penentuan jarimah takzir menjadi kewenangan pemimpin (ulil amri). Pada putusan nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN BNA dan nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN BNA kedua terdakwa dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana secara langsung (isytirak mubasyir).