Rekonstruksi Konsep Al-Marḥaliyyah Dalam Proses Taqnīn Hukum Islam Di Aceh

Kajian ini berangkat dari kegelisahan peneliti tentang proses legislasi (taqnῑn) hukum Islam di Aceh yang terkesan berjalan lambat, padahal kewenangan pemberlakuan syariat Islam telah dimiliki dan dijamin undang-undang. Subtansi Qanun juga tidak menyentuh semua persoalan, dengan alasan legislasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan konsep al-marḥaliyyah pada awal Islam. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana konsep al-marḥaliyyah dalam praktik awal sejarah Islam? dan bagaimana rekonstruksi konsep al-marḥaliyyah dalam proses taqnῑn hukum Islam di Aceh pada masa sekarang?. Penelitian yuridis-normatif ini ditempuh melalui dua pendekatan; statue approach (pende¬katan perundang-undangan) dan historical approach (pende¬katan sejarah). Operasionalisasi penelitian menggu¬nakan metode legal research dan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep al-marḥaliyyah dalam praktik awal sejarah Islam dilakukan dalam dua bentuk: al-marḥaliyyah dalam pensyariatan hukum dan al-marḥaliyyah dalam penerapan hukum. Otoritas pensyariatan ada pada Allah dan rasul, sementara pada masa setelahnya dilakukan oleh para sahabat atas kapasitas mereka sebagai para ulama mujtahid dan pemimpin yang diakui oleh masyarakat. Prioritas al-marḥaliyyah dalam tasyrīʻ dimulai dengan pengenalan tauhid, lalu prinsip-prinsip moral dan sebagian ibadah. Pensyariatan hukum pidana baru dilakukan dan diterap¬kan secara berangsur-angsur pada periode Madinah saat nabi telah memiliki otoritas politik serta pengakuan dari kalangan internal maupun eksternal. Rekonstruksi konsep al-marḥaliyyah dalam proses taqnῑn hukum Islam di Aceh saat ini dapat dilaku¬kan dengan tiga cara: rekonstruksi proses legislasi; rekonstruksi muatan sanksi pidana berat; dan rekonstruksi pembentuk regulasi syariat.