Analisis Yuridis Pengaturan Strategi Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut Aceh (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi)

Pengesahan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2015 tidak memasukkan klausul Pasal 160 ayat (4) UUPA bahwa setiap KKKS nya wajib mendapatkan pertimbangan DPRA. Metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, tetapi dapat ditelusuri pula melalui bahan kepustakaan. Tujuan penelitian mencakup beberapa hal antara lain: Untuk mengetahui dan memahami strategi pengelolaan bersama dan analisis yuridis minyak dan gas di wilayah laut pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, bahwa strategi pengelolaan migas di wilayah laut sudah diatur oleh klausul MoU Helsinki frasa 1.3.4. menyatakan “Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh”. dengan tidak mengeyampingkan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kedua, analisis yuridis terkait pengelolaan migas di wilayah laut menggunakan tiga parameter hukum yakni berpuncak pada klausul MoU Helsinki 1.3.3. dan 1.3.4 menerangkan bahwa Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut territorial di sekitar Aceh. Konteks pengelolaan bersama, menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Aceh secara bersama-sama terhadap pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.