Rekombinasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Sistem Agribisnis Di Provinsi Aceh

Upaya pengembangan sektor pertanian di Provinsi Aceh masih dihadapkan pada masalah permodalan dan akses pembiayaan. Amanat Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berpeluang untuk dikembangan pada pembiayan sektor pertanian. Kajian Dasar interdispliner ini bertujuan untuk mengidentifikasi prospek pembiayaan Syariah pada sektor pertanian, menghasilkan suatu kombinasi model pembiayaan Syariah antar subsistem agribisnis yang tepat dan layak untuk diimplementasikan di Provinsi Aceh, dan menghasilkan strategi pembiayaan Syariah berbasis sistem agribisnis berdasarkan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang LKS. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis skenario kebijakan dengan model Soft Systems Methodology (SSM) yang memberikan ruang bagi para pelaku agribisnis, LKS, dan pemerintah untuk memetakan berbagai variabel yang menjadi skenario pengambilan keputusan dimasa mendatang (future). Prospek pembiayaan pertanian yang potensial dikembangankan di Aceh adalah sektor perkebunan dan tanaman pangan. Kombinasi akad dengan pendekatan sistem agribisnis terdiri Akad Salam (Subsitem Usahatani/Porduksi-AgroIndustri), Akad Murabahah (Subsistem Usahatani/Produksi–Jasa Layanan pendukung/Penunjang), dan Kombinasi Akad Musyarakah dan salam/istisna’ (Subsistem Agro Marketing–Agro Industri). Strategi kebijakan dalam pengembangan pembiayaan Syariah berbasis sistem agribisnis dijabarkan dalam 4 strategi, yaitu Strategi produk keuangan Syariah, Strategi kelembaagaan program pembiayaan Syariah sektor pertanian, Strategi komunikasi pemerintah Aceh dalam membangun hubungan regulasi dengan pemerintah pusat, dan Strategi penguatan SDM handal yang memahami teknis kegiatan usataha tani dan literasi keuangan Syariah. Penelitian ini merekomendasi Pemerintah Aceh perlu mempersiapkan kebijakan regulatif, fitur keuangan, dan kelembagan dalam memperkuat pelaksanaan pembiayaan Syariah berbasis pada sektor pertanian di Aceh.