Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyah

Aldi Mustafa Azis, 160105123 (2023) Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyah. Masters thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Bantuan Hukum] Text (Bantuan Hukum)
Aldi Mustafa Azis, 160105123, FSH, HTN.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (7MB)

Abstract

Bantuan hukum bagi masyarakat fakir dan miskin yang dituangkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin dan diperkuat dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh akan memberi bantuan hukum secara gratis (prodeo) bagi masyarakat Aceh yang fakir atau miskin. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau fakir ini, yang diberikan oleh Pemerintah Aceh berbeda dengan bantuan hukum pada daerah-daerah lainnya. Karena, Aceh berlaku Syariat Islam. Permasalahan pemberian bantuan hukum ini dalam fiqh siyasah masalah ini juga masuk dalam lingkup Siyasah tanfidziyah. Siyasah tanfidziyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah pelaksanaan Perundang-Undangan Negara. Kedua Apa saja kendala implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Ketiga Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian didapati Implementasi peraturan Gubernur Aceh adalah tercantum dalam Pasal 22 pemberian bantuan hukum fakir miskin. Kendala yang dihadapi adalah Keterbatasan pengalokasian anggaran, Keterbatasan SDM dalam konteks sarana dan prasarana, Keberadaan OBH dan LBH terbatas dan belum merata secara geografis, Pengetahuan masyarakat tentang peranan LBH, Kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi, dan YARA tidak diikut sertakan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019. Dalam islam sudah dijelaskan juga dalam Al-Qur’an, namun tekniknya yang berbeda. Sebab dalam Al-Qur’an sudah ditekankan harus membantu masyarakat fakir miskin Guna untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 200 Religion (Agama)
200 Religion (Agama) > 297 Islam
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Aldi Mustafa Azis Azis
Date Deposited: 13 Sep 2023 03:12
Last Modified: 13 Sep 2023 03:12
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32381

Actions (login required)

View Item
View Item