Kewenangan Ahlul Ḥalli Wal ‘Aqdi dan Ahlul Syaukah (Perbandingan antara Pendapat Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah)

Lembaga perwakilan yang mewakili aspirasi rakyat merupakan salah satu konsep kelembagaan yang dikenal dalam sejarah pemerintahan Islam. Hanya saja, ulama berbeda dalam memberikan penamaannya dan berbeda pula dalam menilai tugas pokok dan fungsinya. Imam Al-Mawardi menawarkan konsep ahlul ḥalli wal ‘aqdi dan Ibn Taimiyah menawarkan ahlul syaukah. Masalah yang diajukan adalah bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah tentang kelembagaan tersebut, bagaimana persamaan dan perbedaan keduanya, bagaimana relevansinya dengan konteks kekinian. Penelitian ini dilaksanakan dengan sebuah pendekatan kualitatif yang bersifat konseptual. Hasil penelitian ini ada tiga, yaitu: Pertama, wewenang ahlul ḥalli wal ‘aqdi menurut Al-Mawardi ialah mengangkat dan menurunkan khalifah. Menurut Ibn Taimiyah, kewenangan ahlul syaukah adalah menyerap aspirasi rakyat dan menetapkan keputusan atas aspirasi rakyat, menetapkan beberapa orang yang layak diangkat menjadi khalifah untuk dipilih dan dibaiat langsung oleh umat bukan oleh ahlul syaukah, kemudian mengajukan pemberhentian khalifah bersama-sama dengan umat. Kedua, persamaan ahlul ḥalli wal ‘aqdi dengan ahlul syaukah adalah anggota lembaga ahlul ḥalli wal ‘aqdi atau ahlul syaukah dipandang harus dari orang-orang terbaik, mempunyai kompetensi, sama-sama sebagai lembaga tersendiri di dalam pemerintahan Islam. Adapun perbedaannya adalah anggota ahlul ḥalli wal ‘aqdi dapat mengangkat pemimpin secara langsung dan memberhentikannya secara langsung, adapun ahlul syaukah tidak bisa mengangkat dan memberhentikan secara langsung, tetapi ahlul syaukah hanya dapat mengajukan pilihan orang yang menjadi pemimpin, sementara ummatlah yang memilihnya secara langsung. Pandangan Al-Mawardi relevan dengan konteks wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pra amandemen Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dapat mengangkat dan memberhentikan presiden. Pandangan Ibn Taimiyah tentang kewenangan ahlul syaukah relevan dengan kewenangan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, dan parlemen pada negara-negara modern saat ini.