Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan (Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010)

Rantika Eryana, 160106092 (2023) Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (APBA) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan (Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010). Other thesis, UIN Ar-raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Rantika Eryana, 160106092 Fak Syariah (2023) Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (Apba) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan (Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15.pdf] Text
Rantika Eryana, 160106092 Fak Syariah (2023) Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh (Apba) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan (Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15.pdf

Download (12MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Strategi Pengembangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan Ditinjau Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010” dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan, tinjauan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 terhadap strategi pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan dan kendala pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa strategi Pemerintah Aceh dalam pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh dilakukan dengan dibentuknya TKP2K, guna menemukan masalah penyebab kemiskinan, menemukan potensi sumber daya alam dan unggulan daerah, menguatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan menyatukan data dalam sistem informasi terintegrasi. Ditinjau berdasarkan Perpres No 15 Tahun 2010 terhadap strategi Pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA sebagai Penanggulangan Kemiskinan sebagian sudah dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan presiden tersebut yang ditandai dengan pembentukan tim koordinasi berupa TKP2K, namun dilihat dari sinergitas dengan masyarakat, pemerintahan Aceh masih minim terutama dalam bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kendala pemerintah Aceh dalam pengembangan pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan keterbatasan anggaran pendapatan daerah itu sendiri, belum memiliki standar operasional khusus dalam melaksanakan pengelolaan APBA untuk penanggulangan kemiskinan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum > 346 Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Rantika Eryana
Date Deposited: 14 Sep 2023 03:15
Last Modified: 14 Sep 2023 03:15
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32408

Actions (login required)

View Item
View Item