Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021dan Hukum Islam

Idia Oulia, 170105065 (2023) Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021dan Hukum Islam. Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021dan Hukum Islam] Text (Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021dan Hukum Islam)
Idia Oulia, 170105065, FSH, HTN, 081269087297.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB)

Abstract

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh saat ini diharuskan untuk memberikan pelayanan terhadap program wajib vaksin di Kota Banda Aceh. Program vaksinasi ini sendiri telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kenyataannya program vaksinasi Covid-19 ini memang banyak menghadapi permasalahan di masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh. Meskipun sudah adanya anjuran vaksinasi, tapi masih banyak juga masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Meskipun adanya sanksi terhadap masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi namun di Kota Banda Aceh belum terealisasikan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menerapkan program wajib vaksin sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dan untuk mengetahui sanksi yang diberikan bagi para pelanggar atau tidak mau di vaksinasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa peran dinas kesehatan Kota Banda Aceh dalam menerapkan program wajib vaksin yang diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 di Kota Banda Aceh diantaranya yaitu menggencarkan kewajiban vaksin diutamakan bagi para pegawai instansi, bagi setiap orang yang memasuki kawasan Banda Aceh harus menunjukkan sertifikat vaksin, melakukan penyuluhan keliling dan sosialisasi tentang bahaya dan upaya pencegahan covid-19,dan melakukan kerja sama antar instansi. Adapun bagi masyarakat yang menolak diberikan vaksin belum di kenakan sanksi administratif tetapi masih diajak secara kekeluargaan, diberikan himbauan serta sosialisasi tentang pentingnya melakukan vaksinasi. Dalam ketentuan hukum Islam, vaksinasi menjadi wajib untuk melindungi jiwa, dan bagi yang menolak vaksin dianggap dzalim karena membahayakan orang lain, dan dzalim merupakan sesuatu yang berdosa.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Peran, Dinas Kesehatan, program, wajib vaksin
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Idia Oulia Idia
Date Deposited: 15 Sep 2023 02:35
Last Modified: 15 Sep 2023 02:35
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32413

Actions (login required)

View Item
View Item