Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Hukum dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)

Iftahul Kamilah, 190106116 (2023) Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Hukum dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018). Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Hukum dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018)] Text (Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penyandang disabilitas Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Hukum dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018))
Iftahul Kamilah, 190106116, FSH, IH, 082246348673.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB)

Abstract

Setiap orang pada dasarnya diharapkan lahir dengan pikiran dan tubuh yang utuh serta sempurna. Akan tetapi, karena kekurangan yang tidak disengaja dan tidak bisa dipungkiri seperti cacat atau gangguan fisik, tidak semua orang mencapai kesempurnaan ini. Orang dengan keterbatasan fisik dan mental disebut penyandang disabilitas. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan khusus terhadap para penyandang disabilitas, terlebih perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai apakah perlindungan dan penyaluran bantuan terhadap disabilitas di Kota Banda Aceh sudah terpenuhi ataukah belum dengan tinjauan Hukum Islam. Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat mendeskripsikan dan menganalisis. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengobservasi fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 maupun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 menjelaskan tentang perlindungan hak penyandang disabilitas secara khusus termuat dalam pasal 5 ayat (3), mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual, dan perlakuan yang sama dimuka umum. Sementara dalam Hukum Islam tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya, yang membedakan hanya iman dan ketakwaan seseorang. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas adalah dengan memberikan perlindungan dari kekerasan dan bullying adanya pelatihan dan pengasahan skill serta memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan dengan persyaratan harus sesuai dengan kriteria dan melengkapi persyaratan yang ada. Namun, masih ada penyandang disabilitas belum menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah, dengan kendala kurangnya sosialisasi terkait persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, sehingga mereka merasa kesulitas untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Peran, Pemerintah, Penyandang Disabiltas.
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Iftahul Kamilah Iftah
Date Deposited: 14 Sep 2023 03:19
Last Modified: 14 Sep 2023 03:19
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32456

Actions (login required)

View Item
View Item