Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan satu paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dimana tugas Wakil Gubernur adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kasus kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Aceh periode 2017-2022 mendapatkan pro-kontra dikalangan pemerintah dan masyarakat sebab PLT Gubernur, Nova Iriansyah pasca diberhentikannya Irwandi, memimpin Aceh seorang diri. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan pasal aquo sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan.. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan jabatan Wakil Gubernur Aceh tak kunjung di isi. sedangkan di Aceh regulasi tentang pengisian jabatan tertentu baik Gubernur, Walikota maupun Bupati ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tepatnya pada Pasal 54 ayat (1) yang menetapkan bahwa apabila Gubernur/Bupati/Walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernur/bupati/wakil walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden. Adapun akibat hukum terhadap kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Aceh yakni telah terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan kebijakan pejabat negara yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan, dan hal tersebut menyebabkan melemahnya kinerja pemerintahan karena ada posisi yang tidak menjalankan peran dan tugasnya.