Persepsi Masyarakat Terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 Tentang Poligami Dan Kaitannya dengan Ketahanan Keluarga (Studi Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

Ketentuan Islam terkait poligami telah disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis. Ketentuan poligami ini juga mendapat legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Aceh, regulasi hukumnya sedang dibahas dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019. Akan tetapi masyarakat Banda Aceh masih berbeda dalam menanggapi pengaturannya dalam rancangan qanun tersebut. Untuk itu, permasalahan yang diajukan ialah bagaimanakah persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga pada tahun 2019? Apa yang menjadi dasar terbentuknya persepsi masyarakat di Kota Banda Aceh atas pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019? Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah dekriptif analisis. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua persepsi masyarakat tentang poligami yang dirancang dalam Qanun Hukum Keluarga, yaitu yang tidak setuju dan yang menerima aturan poligami. Bagi yang setuju, alasannya adalah untuk merealisasikan kepastian hukum di tengah masyarakat dan menertibkan praktik poligami. Bagi yang tidak setuju, alasannya adalah membuka peluang terjadinya praktik poligami, membuka dampak buruk karena poligami lebih besar mudarat dari pada maslahat. Dasar terbentuknya persepsi masyarakat ialah karena faktor si pemersepsi itu sendiri. Bagi yang setuju poligami diatur didasari pengalaman dan pengharapan bahwa selama ini praktik poligami tidak tertib sehingga perlu pengaturan berbentuk qanun Aceh. Bagi yang tidak setuju didasarkan emosional dan pengalaman. Poligami yang terjadi justru dilihat sebagai sebab munculnya hubungan tidak harmonis dan perpecahan, tidak terpenuhi hak dan kewajiban di antara suami isteri.