Peran dinas perikanan kabupaten aceh singkil Dalam mengawasi destructive fishing Pada perairan umum darat

destructive fishing adalah aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak ekosistem perairan, misalnya seperti menggunakan alat setrum ikan, bahan beracun, dan alat tangkap ilegal lainya. salah satu praktek destructive fishing yang marak terjadi di indonesia, khususnya di perairan umum darat adalah menggunakan alat setrum ikan, kegiatan ini merupakan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, ranah ilegal yang dimaksud karena bertentangan dengan cara-cara yang telah dilarang dalam undang-undang hal ini adalah tindakan yang dapat merusak keberlangsungan ekosistem ikan, dimana nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat tangkap yangdapat merusak kondisi ekosistem perairan. kabupaten aceh singkil telahbeberapa kali terjadi destructive fishing yang dilakukan oleh warga setempat,salah satu kasus yang telah terjadi di aceh singkil terkait destructive fishing yang terjadi pada tanggal 11 agustus 2022, terdapat empat orang warga setempattertangkap akibat melakukan perbuatan destructive fishing yang dilakukan digampong cibubukan, kecamatan simpang kanan, kabupaten aceh singkil.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pihak dinas perikanan dalam mengawasi kasus destructive fishing di perairan umumdaratyang masih terjadi dikalangan masyarakat dan apa factor pendukung dan penghambat peran pihak dinas perikanan dalam mengawasi kasus destructive fishing yang masih terjadi dikalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengawasan dalam mengatasi kegiatan destructive fishing yang dilakukan oleh dinas perikanan kabupaten aceh singkil, khususnya pengawasan di perairan umum darat masih belum maksimal dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah untuk menjalankan peran tersebut. kesimpulan yang dapat peneliti jelaskan dalam skripsi ini, seperti yang tertera dalam rumusan masalah, yang mana di dalam rumusan masalah tersebut peneliti menuliskan bahwa bagaimana peran dinas perikanan dalam mengawasi kasus destructive fishing yang masih terjadi dikalangan masyarakat, yang mana peran tersebut sudah dijalankan oleh pihak dinas perikanan namun belum maksimal, kemudian rumusan masalah yang kedua adalah apa faktor pendukung
dan penghambat pihak dinas perikanan dalam mengatasi kasus destructive fishing, peneliti menuliskan bahwa yang menjadi pendukungnya adalah dinas perikanan memiliki formasi yang lengkap untuk sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan destructive fishing, namun terhambat karena kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten aceh singkil.