Peran Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Mencegah Maladministrasi di Kota Banda Aceh

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah. Seiring berjalannya waktu penyelengaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik dan agak terkesan mempersulit masyarakat. Pada tahun 2000 dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk memaksimalkan tugas dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional dibentuklah undang-undang no.37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Dalam perkembangannya Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kantor perwakilan di Aceh. Ombudsman Perwakilan Aceh bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh yang merupakan Kabupaten/Kota yang paling sering dilaporkan tentang adanya praktik maladministrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang peran ombudsman dalam mencegah maladministrasi di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran dan fungsi ombudsman di Kota Banda Aceh adalah mengawasi pelayananan publik, menerima laporan dari masyarakat dan menindak lanjutinya. Dalam upaya pencegahan maladministrasi di Kota Banda Aceh ombudsman banyak melakukan sosialisasi dan melakukan pertemuan berkala dengan berbagai unsur masyarakat di Kota Banda Aceh. Ombudsman dalam kinerjanya mendapat respon positif dari berbagai kalangan di Kota Banda Aceh khususnya dari Pemerintah Kota, DPRK, dan juga berbagai LSM. Tantangan yang dihadapi ombudsman adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk melapor ke ombudsman dan terkadang pemeritah Kota Banda Aceh tidak menjalakan apa yang menurut ombudsman itu baik untuk dilakukan.