Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Ada peristiwa yang cukup menarik perhatian masyarakat yang berhubungan dengan pencalonan presiden di Indonesia. Dimana adanya peraturan yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 222. Sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut, penelitian yang saya angkat dalam skripsi ini bagaimana alasan dan pertimbangan di balik kebijakan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta bagaimana analisis hukum pemberlakuan Ambang Batas terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) dan penelitian kepustakaan. Alasan yang mendasari penerapan ambang batas adalah untuk menciptakan efektivitas pemerintahan. Kemudian untuk memastikan bahwa setiap Parpol yang ada di parlemen didukung secara layak oleh masyarakat. Ambang batas ini juga mempunyai tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Dari hasil uji konstitusionalitas pengaturan ini terdapat pro dan kontra di masyarakat terkait ambang batas dengan argumen bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang mengatur syarat calon Presiden secara jelas. Dari hasil paparan di atas dapat disimpulkan bahwa menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merevisi undang-undang tersebut, jika diperlukan guna memastikan bahwa sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil