Analisis Peran Puspa Aceh terhadap Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh

Penelitian ini akan membahas tetang Analisis Program Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) Terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh. Tujuan penelitian yaitu Untuk Mengetahui peran PUSPA Aceh terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh dan untuk Mengetahui tantangan PUSPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian meunjukkan dan Peran PUSPA Aceh terhadap penanggulangan kekerasan perempuan dan anak di Aceh yaitu pertama Peran dalam Mobilisasi Komunitas, upaya yang dilakukan PUSPA dalam memobilisasi komitas-komunitas yaitu dengan melibatkan seluruh stakeholders dan membawa perubahan pada wacana publik dengan harapan agar masyarakat semakin peka terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Kedua Peran dalam Advokasi Advokasi menjadi salah satu aksi yang jitu untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan baik secara sosial maupun secara kelembagaan. Dengan advokasi isu tersebut akan muncul ke permukaan dan menjadi pembasan dalam mencari solusi permasalahan. Ada 2 advokasi yang dilakukan yaitu advokasi individu korban dan advokasi kebijakan. Ketiga Peran dalam Pemberdayaan, Pemberdayaan ini dilakukan melalui forum-forum yang difasilitasi oleh PUSPA. Adapun tantangan yang dihadapi PUSPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh ialah pertama karena Lemahnya Institusi Keluarga dimana rapuhnya institusi keluarga ditengarai menjadi penyebab paling dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Situasi keluarga, khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan istrinya. Kedua Ketiadaan Kepastian Hukum, ini dikarenakan hukum yang lemah tidak dapat menumbuhkan rasa takut dari para pelaku kekerasan sehingga mereka dapat terus melakukan kekerasan tanpa adanya kekhawatiran. Meskipun Aceh sudah memliki qanun aceh dan undang-undang namun belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah terhadap pelaku. Ketiga Normalisasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Normalisasi kekerasan terjadi karena masyarakat kurang peka terhadap isu-isu kekerasan yang dialami perempuan sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan