Analisis fiqh siyasah terhadap pertimbangan DPR RI dalam pemberian amnesti

Amnesti merupakan salah satu upaya hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan pemberontakan atau pidana politik lainnya yang berdampak terhadap negara dan masyarakat. Saat ini di Indonesia masih menggunakan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi dan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ketentuan tersebut dengan memperhatikan nasehat tertulis dari MA dan pertimbangan dari DPR. Rumusan permasalahan dari penulisan ini adalah bagaimana bentuk pertimbangan antara Presiden dan DPR dalam pemberian amnesti dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam pemberian amnesti terhadap pertimbangan DPR. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis/normatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis-normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pemberian amnesti haruslah memperhatikan pertimbangan dari DPR dan setelah mendapat persetujuan dari MA yang menyampaikan nasehat itu atas permintaan mentri kehakiman. Dalam sejarah Islam saat penaklukan kota Mekkah, Nabi Muhammad pernah memberikan pengampunan kepada para pemberontakan. Pengampunan tersebut diperbolehkan selama masih dalam batasan dari Al-Qur'an dan Hadits. Pemberian amnesti yang dilakukan oleh Presiden saat ini sudah relevan dan sesuai dengan konsep fiqh siyasah, dengan adanya musyawarah dan melihat kepada pertimbangan kemaslahatan. Pada dasarnya, fungsi siyasah yaitu menciptakan suatu kebijakan terhadap kemaslahatan ummat Islam.