Peran Pengulu Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Penelitian Di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)

Pengulu adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pengulu sama halnya seperti Keuchik yang sama-sama memimpin suatu Gampong. Pengulu berperan untuk mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-masalah adat, masalah-masalah sosial, dan pada masa terakhir mengatur administrasi pemerintahan tingkat Kampung. Namun dari pengamatan yang dilakukan masih terdapat kelemahan sehingga peranan Pengulu tersebut belum secara maksimal dapat berjalan efektif, dan efisien. Dari permasalahan yang terjadi Pengulu periode 2010-2020 memberi pinjaman uang terhadap masyarakat dengan menggunakan uang Kampung, yang semestinya uang itu digunakan untuk pembangunan Kampung. Peneliti mengkaji Bagaimana peran Pengulu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Kampung Singah Mulo. Kedua Bagaimana kendala Pengulu Kampung Singah Mulo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, karena merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa Pengulu sudah menjalankkan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yaitu Partisipasi, Kerangka/Aturan Hukum, Transparansi, Responsivitas, Berorientasi consensus, Keadilan, Efisiensi dan efektifitas, Akuntabilitas, dan Visi strategis. Tetapi dalam hal Transparansi Pengulu belum menjalankan dengan baik, sehingga terdengar bocoran dari masyarakat-masyarakat lain bahwa ada dana yang diberi pinjaman kepada masyarakat yang dana tersebut sampai sekarang belum di kembalikan, meskipun dana tersebut diberikan pada masa pengulu sebelumnya. Kendala Pengulu Kampung Singah Mulo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik karena masih kurangnya sarana dan prasana pendukung yang telah ada, baik itu kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam yang merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan Desa