Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau Di Kabupaten Bener Meriah (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str)

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan kekayaan alamnya bahkan Negara Indonesia dijuluki dengan paru-paru dunia. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki peluang besar dalam perdagangan satwa liar, satwa yang dilindungi di Indonesia merupakan satwa yang populasinya amat sangat sedikit juga perkembangannya amat sangat lambat. Adapun rumusan masalah penelitian ini pertama, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str, kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach)/ studi kasus (case approach).Hasil penelitian yang penulis peroleh ialah yang pertama, bahwasannya penegakan hukumnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Namun, belum memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan kulit harimau dikarenakan jaksa penuntut umum tidak mendakwakan kepada terdakwa dengan pasal yang memberatkan dan hal-hal yang memberatkan dalam persidangan. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara yang melihat keadaan yang meringankan terdakwa akan tetapi itu bukan menjadi dasar analisis hukum dalam menjatuhkan hukuman seharusnya hakim harus bertindak secara kompetitif.