Peran Pemerintah terhadap Pengasuhan Anak Terlantar oleh Orang Tua yang Bercerai (Studi pada Uptd Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh)

Permasalahan anak terlantar di Aceh mendapat perhatian serius dari pemerintah terutama dari aspek pengasuhan anak terhadap kebutuhan mendasar yang tidak diberikan oleh keluarga anak. Pemerintah melalui UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh melakukan peran terhadap pengasuhan anak. Masalah yang diajukan ialah bagaimana peran pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar oleh orang tua yang bercerai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh ditinjau perspektif hukum Islam? Bagaimana pola pengasuhan yang dilaksanakan UPTD RSAN perspektif hukum Islam? Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh saat menjalankan peranan pengasuhan terhadap anak terlantar? Penelitian ini dilakukan engan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa peran pemerintah atas pengasuhan anak terlantar di UPTD RSAN pada Dinas Sosial Aceh adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar anak terdiri dari kebutuhan makanan, pakaian dan juga tempat tinggai berupa asrama, pendidikan dan kesehatan. Ini sesuai dengan ketentuan perspektif hukum Islam. Pola pengasuhan yang dilaksanakan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh cenderung menggunakan pola asuh otoritatif karena memiliki maksud untuk memunculkan sikap mandiri dan kepercayaan diri si anak. Anak diberikan kebebasan bermain dan berkegiatan selama di asrama. Namun proses pengawasan oleh pengasuh putri dan putra juga tetap ada, anak tetap diberikan sanksi sekiranya membuat kesalahan, memberi pengawasan yang ketat. Pola pengasuhan seperti ini sesuai dengan hukum Islam, yang sebagai bentuk ta’dib kepada anak. Adapun kendala yang dihadapi UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh adalah jumlah pengasuh, tenaga psikolog masih sedikit, selain itu anggaran dana juga kurang memadai.