Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh

Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Aceh, ini cermin untuk menggambarkan keadaan seluruh Provinsi Aceh. Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, seharusnya Banda Aceh itu bersih, rapi, indah dan nyaman sesuai dengan semboyan kota Banda Aceh yaitu Banda Aceh sebagai Kota Madani yang artinya kota yang ramah dan partisipatif dalam setiap pembangunan, sehingga akan lahir kota yang ramah, taat aturan, sejahtera, berbudaya dan beradab. Untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih, rapi, indah dan nayaman itu, Pemerintah Daerah Tingkat 1 beserta DPRD tingkat 1 dan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh bersama DPR Kota telah membuat aturan yaitu :
1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan.
Selain itu, untuk menegakkan peraturan dalam qanun tersebut Pemerintah Daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 telah dilengkapi dengan penegak hukumnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Walaupun telah ada aturan dan penegak hukumnya ternyata kebersihan dan ketertiban kota Banda Aceh masih bermasalah, terutama masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ilegal. Berdasarkan kepada ini maka peneliti berusaha untuk meneliti dan mengungkapkan fakta tentang PKL di Kota Banda Aceh dan usaha penegakan hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian ternyata para PKL tersebut tidak taat hukum, karena ketidaktegasan penegak hukum yaitu Satpol PP.
Untuk yang akan datang Satpol PP dan penegak hukum lainnya harus melaksanakan tugas dengan benar sesuai peraturan yang berlaku