Pembinaan Komunitas Anak Punk Oleh Polresta Banda Aceh (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Keberadaan komunitas anak punk di Banda Aceh telah menimbulkan kecemasan dikalangan masyarakat, terutama dengan gaya dan perilaku mereka yang kurang mencerminkan nilai-nilai moral yang baik bagi kehidupan sosial masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya komunitas anak punk di Kota Banda Aceh dan pembinaan komunitas anak punk oleh Polresta Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan jenis penelitian tekhnik lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa pembinaan komunitas anak punk oleh Polresta Banda Aceh dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari proses penangkapan dan pengamanan, melakukan kerja sama dengan Satpol PP/WH serta Dinas Sosial Kota Banda Aceh, memberikan pembinaan psikologis, pendidikan, nilai sosial dan keagamaan serta mengembalikan setiap anak punk ke anggota keluarganya seusai habis masa pembinaan dilakukan pihak Polresta Banda Aceh. Pembinaan komunitas anak Punk oleh Polresta Banda Aceh sudah dilakukan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana pihak Polresta Banda Aceh sudah mengupayakan pemenuhan hak anak punk yang dibina, seperti hak mendapatkan rehabilitas, hak untuk diasuh oleh orangtuanya, hak mendapatkan bimbingan sosial, agama dan psikis yang dilakukan secara manusiawi dengan memberikan fasilitas pakaian, makanan selama pembinaan serta fasilitas mandi selama menjalani pembinaan