Peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pemberian Upah Minimum Provinsi Aceh (Studi Pada Industri Roti Kota Banda Aceh)

Penelitian ini berfokus pada Peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Dalam Pemberian Upah Minimum Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana dalam metode ini data yang diperoleh dari data primer yaitu diperoleh langsung dari wawancara dengan seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Seiring bertambahnya jumlah industri roti di Kota Banda Aceh tentunya akan banyak memperkerjakan tenagakerja yang berasal dari warga lokal maupun lain-lainnya. Dengan bertambahnya jumlah tersebut juga harus diikuti dengan pengetahuan para pengelola industri tersebut terhadap hak-hak para karyawan yang bekerja ditempat tersebut. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah pemberian upah yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam upah minimum provinsi. Persoalan pengupahan di Aceh khususnya, mendapat sorotan besar dari para aliansi buruh/pekerja dikarenakan kenaikan UMP hanya sebesar Rp.1.400 oleh dewan pengupahan. Jika ditarik garis angka berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di sejumlah daerah sebelumnya, para buruh meminta agar UMP tahun depan adanya peningkatan sebesar Rp 3,52 juta agar para karyawan bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.10 Persoalan kenaikan upah yang sangat sedikit ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Indonesia termasuk di Jakarta dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi yang sangat sulit karena faktor Covid-19 yang menyebabkan penurunan penjualan baik di sektor industry maupun jasa secara siginifikan, seperti halnya industri roti yang di Kota Banda Aceh. Setelah melakukan penelitian, hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak mendapatkan kendala dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan pada prosedur yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan.