Kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 Persfektif Fiqh Dusturiyah

Tidak adanya Regulasi yang terperinci yang membahas tentang Tugas Pokok dan Fungsi bidang Kesejahteraan Sosial membuat terlahirnya regulasi dan diperuntukkan pada intansi yang tidak semestinya, Penyandang Disabilitas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial baik non-tunai(uang), barang, dan jasa, menjadi terpecah, sehingga berdampak pada lembaga Dinas Sosial yang tidak merujuk pada Peraturan Bupati Nagan Raya nomor 22 tahun 2022 dalam pelaksanaan kewenangannya terhadap penyaluran Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas, serta juga berdampak pada Dinas Sosial yang tidak bisa menjalankan kewenangannya secara penuh sesuai dengan apa yang diatur dalam Perundang-undangan Republik Indonesia. Maka dalam penelitian ini, Penulis ingin meneliti, bagaimana kewenangan Dinas Sosial Nagan Raya menurut UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman penyaluran Bantuan Sosial kepada anak Yatim dan penyandang Disabilitas, Penulis juga ingin meneliti dua regulasi yang menjadi pegangan bagi para pelaksana pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas, Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang mengacu pada yuridis normatif dimana Penulis ingin mengkaji dua regulasi yang dijadikan pedoman bagi intansi-instansi yang terkait yaitu Pereturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2022 dan UU Nomor 8 tahun 2016 dengan pendekatan Fiqh Dusturiyah. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan tidak adanya Kontradiksi sama sekali terkait Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 tahun 2022, dan Dinas Sosial Nagan Raya memiliki kewenangan atributif terhadap penyandang Disabilitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Regulasi Perbup Nagan raya No.22 Tahun 2022 tersebut tidak diperuntukkan pada Dinas Sosial.