Analisis Sistem Penetapan Upah Tenaga Kontrak Dan Keadilannya Dengan Risiko Kerja Menurut Konsep Akad Ijãrah ‘Alã Al ‘Amal (Suatu Penelitian Pada Dinas Sosial Aceh)

Dalam konsep akad ijarah ‘ala al-‘amal perjanjian kontrak kerja harus dilakukan dengan jelas bentuk jasa yang akan dilakukan, dan spesifikasi pekerjaan. Sama halnya dengan penentuan upah, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem penetapan upah tenaga kontrak pada Dinas Sosial Aceh, Sejauhmana keadilan penetapan upah untuk tenaga kontrak pada Dinas Sosial Aceh dari aspek risiko kerja, bagaimana perspektif akad Ijãrah ‘Alã Al-‘Amal terhadap sistem penetapan upah untuk tenaga kontrak pada Dinas Sosial Aceh. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk deskriptif dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan maqashid, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem penetapan upah untuk tenaga kontrak pada Dinas Sosial Aceh didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022. Dimana upah tersebut dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan dan skill atau kemampuan serta jabatan yang diterima. Upah yang diterima oleh tenaga kontrak pada Dinas Sosial Aceh sudah sesuai dengan beban dan risiko kerja yang yang diberikan. Sehingga upah yang terima dinilai adil dan layak berdasarkan regulasi yang ada. Tenaga kontrak yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan pertanggungan risiko kerja sepenuhnya dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Akad perjanjian upah antara Dinas Sosial Aceh dengan pihak tenaga kontrak dilakukan secara terlulis yang termuat dalam surat perjanjian kerja secara jelas. Hal ini dinilai sudah sesuai dengan akad ijārah 'alā al ‘amal dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan upah dalam islam.