Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Studi UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kebebasan berpendapat dan berekspresi diratifikasi ke dalam hukum nasional yang dimuat dalam UUD 1945 Amandemen ke IV dan tercantum pada Pasal 28 huruf a sampai j. Dengan kemajuan teknologi pemerintah Indonesia telah merancang UU tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Eloktronik Tahun 2008 lalu dan pada Oktober 2016 UU ITE di Revisi kedalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dan fokus masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria konkret, batasan dan pertanggung jawaban terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis evaluasi yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai Pasal 27(3) dan 28 UU ITE berkaitan dengan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam komunikasi di Media Sosial. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang termaktub dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara yang menerapkan Demokrasi. Dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial terdapat batasan ketika menyampaikan pendapat dan ekspresi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28j (1) UUD 1945. Kebebasan berpendapat dan berekspresi juga diperlukan pertanggung jawaban terhadap opini atau pendapat yang di sampaikan di media sosial wajib menghormati hak orang lain. Namun, dalam hal penerapan Pasal 27(3) dan Pasal 28 UU ITE yang sering dijadikan alat oleh pemerintah untuk menjerat setiap warga negara yang melawan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah haruslah lebih cermat dalam penerapan hukum sehingga membuat warga negara percaya dan nyaman terhadap keadilan hukum dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.