Pengawasan Qanun Hukum Jinayat Dalam Penanggulangan Jarimah Maisir oleh Wilayatul Hisbah (Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara)

Pemerintah Aceh mengatur perbuatan perjudian secara baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, akan tetapi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara perjudian masih dilakukan bahkan secara terang-terangan. Fakta yang terjadi bahwa hukum belum berjalan sepenuhnya terhadap pelaku perjudian di Kecamatan Babussalam, dimana pelaku yang baru ditangkap oleh pihak WH langsung dibebaskan tanpa dihukum. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah praktek perjudian pada masyarakat di Kecamatan Babussalam, upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Babussalam, dan prosedur penegakan hukum qanun jinayat dalam penanggulangan perjudian di Kecamatan Babussalam. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode yuridis empiris, dan sumber data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian didapatkan praktek perjudian/ maisir pada masyarakat di Kecamatan Babussalam yang paling banyak ditangani oleh pihak Satpol PP/WH dan Polres Aceh Tenggara adalah domino, togel dan kartu. Sedangkan pada Polres Aceh Tenggara, penulis tidak mendapatkan data karena alasan privasi. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian ditempuh melalui upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dan represif (penindakan) yang menggunakan sarana penal (jalur hukum untuk menindak pelaku setelah terjadinya tindak pidana). Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum syariat Islam khususnya maisir melakukan tugasnya dengan bertahap yakni: Sosialisasi dan pengawasan berlakunya peraturan perundang-undangan syari’at, pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku, menghentikan kegiatannya, dan menyelesaikan perkara melalui Rapat Adat Gampong. Menyerahkan si pelaku kepada penyidik tanpa pembinaan apabila pelaku bukan warga di tempat pelanggaran.