Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah (Kajian Analisis Pendapat Ulama dan Putusan Mahkamah Konstitusi)

Anak yang lahir di luar pernikahan pada dasarnya, baik nikah sirri, syubhat, anak mula’anah dan anak zina, tidak dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, akan tetapi hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sebaliknya, setelah menerima permohonan pengajuan judicial review yang diajukan oleh Aisyah (Machicha Mochtar) dan anak kandungnya terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan adanya hubungan keperdataan anak yang lahir di luar nikah dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dari Putusan tersebut bisa terlihat dengan jelas anomali terhadap pendapat mayoritas Ulama yang menolak hubungan keperdataan anak yang lahir di luar nikah dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Mengacu pada latar belakang yang telah disebutkan, dua pertanyaan esensial muncul sebagai perumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimanakah pendapat Ulama Mazhab terhadap kedudukan hukum anak luar nikah dan implikasinya? Kedua, Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum anak luar nikah?
Dalam penelitian disertasi ini akan digunakan empat teori untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar nikah, yaitu: Pertama, teori bayāni/lughawiyah yaitu penalaran lafaz al-firāsy dalam dalil hadis. Kedua, teori pernikahan yang sah. Ketiga, teori nasab, dan yang Keempat, teori perlidungan anak. Teori bayāni (lughawiyah) membahas tentang pemahaman para ulama terhadap lafaz al-firāsy sehingga pada kesimpulan mereka ada yang menginterpretasikan sebagai istri, ada juga yang memberikan pengertian sebagai suami (ṣāhib al-firāsy). Teori perkawinan membahas tentang sah atau tidaknya perkawinan, maupun perkawinan fāsid, syubhat dan siri.

Teori nasab membahas tentang penetapan nasab dalam hukum Islam. Dan teori perlindungan anak membahas tentang pandangan Perundang-Undangan, pandangan konvensi hak anak (KHA) serta pandangan kesadilan gender terhadap perlindungan anak yang lahir di luar nikah.
Data-data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Al-Quran dan Hadis. Bahan hukum sekunder dari kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang oleh ulama fikih, jurnal dan disertasi, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Kesimpulan penelitian setelah dianalisa dalam disertasi ini adalah: para ulama terbagi kepada dua pendapat: Pertama, Terdapat ulama (mayoritas ulama) yang menolak dan berbeda dengan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hak-hak anak yang lahir di luar nikah. Secara umum, jumhur ulama cenderung memandang bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dan perwalian dari ayah biologis anak. Kedua, Pendapat Hanafiah dan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, yang merupakan sejumlah ulama terkenal dalam tradisi hukum Islam, cenderung memiliki pandangan yang sejalan dengan Mahkamah Konstitusi terkait hak anak yang lahir di luar nikah. Dalam mazhab Hanafi, terdapat pandangan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan nasab (keturunan) dari ayah biologisnya. Dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil pendapat yang kedua dengan tentunya sebagai akibat hukum setelah terjadinya suatu perkara dan tujuannya adalah untuk perlindungan anak, bukan untuk menghalalkan hubungan di luar pernikahan.