Jual Beli Tanah Beserta Bangunan Dari Muslim Kepada Non Muslim (Analisis Yuridis Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih Dalam Islam)

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 tentang Hak Langgeih,yang mengatakanbahwa hak Kepemilikan barang karena transaksi jual beli dan sewa menyewa untuk menghilangkan kemudharatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi MPU Aceh terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dalam Islam, tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim dan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pertama dalam perspektif MPU Kota Banda Aceh praktek jual beli tanah serta bangunan yang dilakukan oleh masyarakat muslim kepada nonmuslim di wilayah Kota Banda Aceh diperbolehkan dengan ketentuan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kedua, Sesuai dengan kaidah fiqh bahwa hukum asal mu’amalah adalah boleh sebelum ada dalil yang melarangnya,maka jual beli tanah serta bangunan yang dilakukan oleh setiap orang boleh termasuk jual beli tanah serata bangunan dari muslim kepada non muslim. Ketiga, Fatwa MPU Aceh Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Hak Langgeih dalam Islam, mengenai ketentuan yang menyatakan kebun tidak boleh dijual dan atau disewakan kepada non muslim atau Lembaga yang pengurusnya non-muslim, tidak dapat diterapkan karena secara yuridis Aceh masih menjadi salah satu wilayah negara Indonesia yang tentunya memiliki aturan khusus tentang UU Pertanahan Nasional dan dapat menimbulkan konflik. Hak langgeih terkait dengan jual beli tanah serta bangunan dari muslim kepada non muslim akan dapat dipergunakan apabila terjadi hal-hal darurat yang mengancam agama.