Mekanisme Yang Di Lakukan KIP Kota Banda Aceh Di Tinjau Dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 (Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024)

Penyelenggaraan Pilkada di Aceh dinilai masih banyak terdapat kekurangan sehingga sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, seperti dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada tahun 2017, Dari semua pelanggaran administrasi tersebut pihak Panwaslih sudah memberikan surat rekomendasi kepada KIP untuk menindak tegas pihak yang melanggar Pelanggaran Administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh yang di tinjau dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota serta Tinjauan Qanun tersebut terhadap mekanisme yang dilakukan oleh KIP untuk penentuan calon kepala daerah pada tahun 2024 mendatang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field researh atau yuridis empiris) dengan mengumpulkan data yang didapat melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur. Data tersebut kemudian dianilisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah melakukan prosedur rekrutmen bakal calon kepala daerah sesuai dengan aturan yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 dan terhadap penentuan calon kepala daerah pada tahun 2024 KIP melakukan strategi edukasi kepada calon kepala daerah dan masyarakat demi menyukseskan Pilkada.