Collaborative Governance Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Banda Aceh

Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh ditetapkan pada tahun 2016 melalui Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan pengendalian terhadap bahaya asap rokok, tentunya melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penegakan dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh, seperti Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, Wartawan Harian Rakyat Aceh, The Aceh Institute, dan tokoh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan collaborative governance dan tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis teori collaborative governance Ansell dan Gash yang meliputi dialog tatap muka, rasa percaya antar stakeholder, komitmen bersama, berbagi pemahaman dan hasil sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini belum berjalan optimal, ditandai dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok, belum diberlakukannya sanksi kepada pelanggar dan sosialisasi yang belum menyeluruh. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, lembaga The Aceh Institute, dan pihak media untuk lebih menggencarkan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan bebas asap rokok, adanya pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan dan perlunya diberlakukan sanksi tegas agar kebijakan berjalan secara efektif.