Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisa Pasal 181 Ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat)

Pembuktian jarimah pemerkosaan terhadap anak di Mahkamah Syar’iyah Aceh merupakan suatu polemik yang sangat rumit. Hal ini dikarenakan hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum ditolak dengan pertimbangan bahwa video yang berisikan mengenai kesaksian korban tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini dikarenakan sang anak hanya memberi jawab dengan mengangguk tanpa mengeluarkan satu katapun. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 181 ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa bukti elektroik dapat dijadikan sebagai bukti seseorang dalam melakukan suatu jarimah. Penelitian ini untuk mengetahui permasalahan Bagaimana pembuktian jarimah pemerkosaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam Terhadap pembuktian jarimah pemerkosaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan hakim menolak segala alat bukti yang diberikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum serta hakim tidak mempertimbangkan efek kerugian yang dialami korban. Selain itu, dalam Hukum Islam hal ini sangat bertentangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan tidak ada orang yang menyaksikan bahwa sang anak di perkosa oleh pelaku. Maka dari itu penyelesaiannya perlu adanya Hukum Islam.