Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Pemberian Remisi Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/202

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 menyatakan pencabutan terhadap Pasal 34A ayat (1) huruf (a) yang menyebutkan untuk mendapatkan remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana salah satunya korupsi harus memenuhi syarat tambahan yaitu “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”, dengan demikian merupakan suatu kemunduran terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan masalah bagaimana kronologis lahirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap konsep pemberian remisi narapidana karuptor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi pasca berlakunya Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 tidak lagi memerlukan syarat tambahan menajdi justice collaborator untuk mendapatkan remisi sebagaimana dalam Pasal 34 A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mahkamah Agung menerima permohonan judicial review karena narapida diberikan aturan perbedaan dalam memperoleh remisi sehingga bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah. Selain itu, setiap lembaga negara juga harus selalu mempertimbangkan putusannya berdasarkan kemaslahatan rakyat atau kepentingan umum.