Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di LPPOM MPU Aceh)

Label berfungsi sebagai bentuk penyampaian informasi tentang nama suatu produk seperti bahan apa saja yang terkandung di dalamnya, kegunaan, nilai, berat bersih, serta diperlukan kejelasan keterangan halal jika produk tersebut sudah adanya izin dari MUI dan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana yang telah di cantumkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Permasalahan yang ingin penulis teliti adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal dan Bagaimana upaya LPPOM MPU Aceh dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal?. Disini Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, dan Pengumpulan data penulis melakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. penulis melakukan wawancara dengan direktur LPPOM MPU Aceh yang menerangkan bahwasannya peraturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan impor yang tidak bersertifikat halal belum terlaksana dengan baik, karena masih kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha sehingga membiarkan konsumen mengkonsumsi makanan tersebut, dan juga harus ada kesadaran dari konsumen sendiri atas ada dan tidaknya label halal pada produk saat membeli dan memakainya. Kemudian hasil dari penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa pertama, perlindungan hukum konsumen atas beredarnya makanan impor yang tidak bersertifikat halal belum terlaksana secara baik, dan juga masih ada kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha sehingga membiarkan konsumen mengkonsumsi makanan tersebut. Kedua upaya yang di lakukan oleh pihak LPPOM MPU Aceh dengan sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku usaha, dan memberikan edukasi kepada konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk makanan yang berlabel halal dan tidak berlabel halal