Tugas Dan Fungsi Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Tinjauan Fikih Siyāsah Syar’iyyah (Studi Kasus Di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam)

Institusi Mukim tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Secara teknis penyelenggaraan Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Kabupaten / Kota, salah satunya adalah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang pemerintahan Mukim. Amanah Undang-Undang dan Qānūn, pemerintah mukim bukan hanya sebagai lembaga adat, namun menjadi bagian dari struktural pemerintahan resmi di Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tugas dan fungsi Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2009, dan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan Mukim Siem menurut Qanun Nomor 8 tahun 2009 serta untuk mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan Mukim menurut tinjauan fikih siyāsah syarˋiyyah. Metode menggunakan jenis kualitatif yang bersifat field research (penelitian lapangan), dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Mukim secara umum dua hal, pertama, pembangunan fisik maupun non fisik, yaitu pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, pembinaan masyarakat pendekatan adat maupun realisasi pelaksanaan syariat Islam. Kedua, berwenang memustuskan perkara-perkara kemasyarakatan dengan pendekatan local wisdom (kearifan lokal). Penyelenggaran pemerintahan Mukim Siem adanya dualisme otoritatif antara pemerintah Mukim dengan pemerintahan Kecamatan. Terjadinya tumpang tindih dalam ranah wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Mukim dan pemerintah kecamatan. Eksistensi Mukim, secara esensi dan subtansi memiliki relevansi dengan konsep siyāsah syarˋiyyah, yakni siyāsah dustūriyyah, Mukim berfungsi sebagai pembuat aturan-aturan adat. Siyāsah qaḍāiyyah, Mukim berfungsi memutuskan perkara-perkara masyarakat dengan pendekatan adat yang sifatnya mengikat masyarakat adat. Siyāsah tanfīżiyyah, Mukim berfungsi melaksanakan perundang-undangan.