Peran Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mencegah Jarimah Liwath Di Kota Banda Aceh

Peran utama Wilayatul Hisbah adalah melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam. Mereka bertanggung jawab untuk mencegah kegiatan atau perilaku yang dianggap berdosa atau bertentangan dengan ajaran Islam. Jarimah liwath disini diberi pengertian sebagai perbuatan atau hubungan yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki melalui dubur mereka. Masalah dalam skripsi ini adalah yang terjadi seharusnya seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an, Hadist maupun Qanun bahwasannya perbuatan liwath sangat dilarang dan bertentangan dengan Syari’at Islam dan menjadi suatu permasalahan besar yang harus diperhatikan. Namun, nyatanya kasus-kasus liwath di masa sekarang ini kian marak bermunculan dalam kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh baik dari kalangan pemuda maupun dari kalangan yang sudah menikah, maka ini menjadi suatu permasalahan bagaimana sebenarnya peran pihak WH Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya. Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak WH dan masyarakat, serta analisis data dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Wilayatul Hisbah berupa pengawasan terhadap pelaksanaan Syari’at Islam, perlindungan masyarakat, dan ketertiban umum. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih ada yang melakukan pelanggaran Syari’at Islam karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Kedua, upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi, patroli, pembinaan yang apabila pada saat terjaring razia pelaku yang melanggar akan dibawa ke kantor Wilayatul Hisbah apabila memenuhi unsur pelanggaran, maka akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan hukuman. Ketiga, kendala lembaga Wilayatul Hisbah ialah masih kurang mendapatkan informasi tentang pelaku liwath dan juga kurangnya bukti untuk menindaklanjuti seseorang yang terduga menjadi pelaku.