Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)

Kegiatan makan dan minum merupakan aktifitas yang selalu dilakukan oleh manusia, sehingga menimbulkan berbagai regulasi terkait masalah tersebut. Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma ḥalāl (ḥalālan), tapi juga baik (ṭayyiban) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang efektifitas qanun sistem jaminan produk halal di Kota BandaAceh, pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal di Kota Banda Aceh serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan efektifitas qanun sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh. Penelitian ini gabungan antara kajian yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang dibutuhkan adalah data primer (field research) dan data sekunder (library research). Data empiris adalah data yang bersumber dari lapangan, yaitu pihak eksekutif dan legilatif yang berwenang mengeluarkan Qanun Sistem Jaminan Produk Halal, Penegak Hukum, BPPOM Aceh, LPPOM MPU Aceh, dan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Sedangkan normatif adalah Qanun SJPH dan kajian kepustakaan/literature review. Data empiris digali dengan cara wawancara yang mendalam (indept interview)/. Semua data kepustakaan dan lapangan yang telah dikumpulkan, akan dianalisis dengan metode kajian isi (content analysis), yaitu upaya penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai sumber literatur secara rinci untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Sistem Jaminan Produk Halal tidak berjalan secara efektif di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari adanya faktor yang menentukan efektif tidaknya sebuah regulasi tidak ditemukan di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh sebelum melaksanakan Qanun Sistem Jaminan Halal telah mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh terkait produk halal dan wisata halal yaitu Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Produk Pangan Halal dan Higienis dan Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Penataan dan pengawasan terhadap produk telah dilakukan, akan tetapi penegak hukum belum mengetahui tentang Qanun SJPH dan belum terbentuk tim terpadu seperti amanah qanun. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa regulasi sistem jaminan halal belum berjalan efektif di Kota Banda Aceh karena beberapa faktor di antaranya lemahnya political will pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana yang diharapkan dan belum adanya kejelasan dari Pemerintah Aceh sendiri terkait peraturan pendukung qanun itu sendiri. Untuk pengawasan produk yang beredar di Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pengawasan secara bervariasi, menggunakan sistem pengawasan preventif, sistem pengawasan khusus jika diperlukan dan sistem pengawasan insidentil dengan cara inspeksi mendadak. Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan kegiatan konkrit untuk meningkatkan efektifitas Qanun SJPH di tengah-tengah masyarakat.