Peran Pemerintah Aceh Selatan Dalam Pemberdayaan Nelayan Gampong Sawang Ba’u

Sawang Ba’u adalah satu diantara Pelabuhan Perikanan (PPI) yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan. Desa Sawang Ba’u merupakan salah satu desa yang memiliki produktivitas tinggi. Berdasarkan jumlah produksi ikan seharusnya nelayan di Desa Sawang Ba’u sudah mampu mensejahterakan kehidupannya. Dengan jumlah nelayan 60 dan buruh nelayan 119. Namun kondisi tersebut belum terjadi secara merata, keluarga nelayan di desa Sawang Ba’u masih hidup dalam kondisi miskin. Hal dikarenakan kurang maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan nelayan seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kelembagaan bagi nelayan. Penelitian ini mengkaji Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba’u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, Bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi di Desa Sawang Ba’u Kecamatan Sawang Kabupatn Aceh Selatan dan apa saja kendala pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sawang Ba’u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa Peran pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pemberdayaan dan perlindungan nelayan belum berkelanjutan (suistainable) dan masih berorientasi rancanagn saja. Namun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Daerah masih kesulitan memfasilitasi pelatihan, pendidikan, penyuluhan, dan pendampingan bagi nelayan karena masih terkendala dengan penyesuaian waktu sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi kegiatan, nelayan masih sulit mendapatkan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan harga komoditi di pasaran dan penggunaan alat tangkap modern. Oleh sebab itu, berdaya atau tidaknya nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik, tergantung sejauh mana nelayan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Pemerintah dan lingkungannya sehingga kemandirian berkelanjutan dapat tercapai. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh Selatan adalah penghambat berupa kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan regulasi, dan ketergantungan dengan pemilik modal.