Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Reusam Kampung Kota Blangkejeren

Pemerintah Kampung Kota Blangkejeren yang menyelenggarkan urusan pemerintahan, kepentingan dan kehendak masyarakat kampung dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan kampung yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat kampung, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan kampung. partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Kampung masih relatif rendah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam dalam penyusunan Peraturan-Peraturan/Reusam kampung Kota Blangkejeren. Kedua, Bagaimana upaya yang dilakukan oleh apatur kampung untuk meningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan di kampung Kota Blangkejeren. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa, Rancangan Peraturan Kampung yang dibuat bersama-sama dengan masyarakat kampung Kota Blangkejeren Namun tak dipungkiri dalam pembentukan peraturan banyak juga kendala-kendal yang muncul dalam proses penyusunan peraturan kampung yaitu masyarakat kampung kurang maksimal karena kesibukan para masyarakat dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari. Aparatur kampung jarang mendampingi warga dalam penyusunan peraturan kampung. Masyarakat kampung yang lebih memilih menyampaikan aspirasinya kepada orang yang dianggap dekat secara kekuasaan dengan pengulu, dan pemerintah kampung kurang paham terhadap Undang-Undang. Upaya yang dapat dilakukan oleh apatur kampung adalah meminta sosialisasi dari pemerintah Kabupaten terhadap Undang-Undang dan Reusam. Pemerintah kampung harus mengkordinasikan mengenai rapat pemerintahan Kampung dengan masyarakat. Pemerintah kampung harus mengikuti kehendak dan keinginan masyarakat dan tidak bertolak belakang dengan masyarakat kampung.