Pelanggaran Berjualan Di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Tinjau Menurut Hukum Islam)

Judul penelitian ini adalah Pelanggaran Berjualan Di Kaki Lima Wilayah Darussalam Banda Aceh (Studi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ditinjau Menurut Hukum Islam). Adapun masalah penelitian ini adalah pertama bagaimana pola penertiban PKL di kawasan Kopelma Darussalam kedua latar belakang faktor yang mempengaruhi masih dan terus maraknya PKL di kawasan Kopelma Darussalam dan ketiga bagaimana arah penertiban dan pengembangan ekonomi PKL. Metode penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian yang di dapatkan bahwa penerapan qanun terhadap pengaturan PKL dikawasan Darussalam terdiri dari: pengawasan, turun lapangan, dan pendekatan persuasif. Pengawasan dilakukan dengan cara memberi himbauan agar tidak berjualan di tempat yang dilarang. Turun kelapangan dilakukan dengan cara razia. Dan pendekatan persuasif dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk menyediakan fasilitas tempat berjualan yang layak. Kemudian yang menjadi faktor latar belakang terus dan maraknya PKL di kawasan Darussalam adalah karena perputaran modal yang cepat, harga/sewa lapak yang murah, dan tempat yang strategis. Dan ada dua faktor kegiatan arah penertiban dan pengembangan ekonomi PKL. Pertama yaitu faktor pendukung; dengan cara penataan dan pembangunan fasilitas berjualan yang layak tidak mengganggu ketertiban umum. Kedua faktor penghambat; tidak adanya komunikasi dan koordinasi dengan para PKL sehingga mereka berjualan di tempat yang tidak layak. Penerapan Qanun tentang PKL selama ini masih belum efektif dan terkesan tidak dijalankan karena belum adanya upaya-upaya penertiban yang maksimal sehingga tidak ada solusi yang jelas terkait nasib para PKL tersebut.