Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Peternakan Ayam Cemerlang Ditinjau Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Refli Ramadhan, 180106003 (2023) Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Peternakan Ayam Cemerlang Ditinjau Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Peternakan Ayam Cemerlang Ditinjau Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan] Text (Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Peternakan Ayam Cemerlang Ditinjau Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan)
Refli Ramadhan, 180106003, FSH, IH.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (7MB)

Abstract

Skripsi ini membahas pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat dan hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat masih belum optimal karena masih banyak pelaku usaha peternakan yang belum memiliki izin usaha dan kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha. Pemberian izin usaha peternakan ayam Cemerlang di Kabupaten Aceh Barat terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memiliki izin usaha, minimnya informasi mengenai prosedur pemberian izin usaha, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran di instansi terkait. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha peternakan, sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdapat pada Pasal 29 ayat (2) dan (4) yang berbunyi “Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri”. Selain itu, instansi terkait juga perlu meningkatkan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemberian izin usaha peternakan ayam cemerlang di Kabupaten Aceh Barat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Refli Ramadhan
Date Deposited: 08 Dec 2023 02:27
Last Modified: 08 Dec 2023 02:27
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34041

Actions (login required)

View Item
View Item