Tindak Pidana Galian C Ilegal dalam Kajian Fiqih Lingkungan di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Aktivitas Galian C ilegal yang ada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahkan pertambangan ilegal juga dilarang dalam hukum Islam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan pelaku yang melanggar ketentuan tersebut, bahkan sekalipun sudah diberikan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan tinjauan fiqh lingkungan terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa sanksi pidana terhadap perilaku tindak pidana galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya diawali dengan teguran, sanksi penjara selama satu tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00. Sanksi ini tidak sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba yang menyebutkan sanksi 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00. Menurut fiqh lingkungan perilaku pertambangan galian C secara ilegal di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya menyalahi hukum Islam, karena memberikan dampak buruk bagi kemaslahatan masyarakat serta lingkungan, seperti terancamnya kegiatan ekonomi masyarakat sekitar lokasi galian, tercemarnya sungai serta terganggunya kelestarian ikan yang ada di sungai sebagai bagian penghidupan masyarakat setempat. Kesimpulannya ialah dalam pandangan fiqh lingkungan aktivitas galian C Kecamatan Bandar Baru merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena lebih banyak kemudzaratannya.