Prosedur Penentuan Hak Haḍanah Bagi Pasangan Kawin Sivil Pasca Perceraian Akibat Memeluk Agama Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Dan Mahkamah Tinggi Sivil Di Malaysia)

Perceraian merupakan penyebab terjadinya perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua. Apa lagi perceraian yang melibatkan urusan hal agama anak. Hal ini terjadi apabila salah seorang pasangan kawin sivil memeluk agama Islam. Status agama anak akan menjadi perdebatan antara ibu dan ayah sekaligus hak asuh anak (haḍanah). Di Malaysia terjadinya kasus perebutan hak haḍanah antara pasangan kawin sivil pasca perceraian akibat memeluk Islam. Oleh karena hal ini melibatkan dua agama yang berbeda, maka kasus ini dibicarakan oleh dua mahkamah yang berbeda kewenangannya, yaitu Mahkamah Tinggi Syariah khusus untuk orang muslim yang batasnya hanya di dalam provinsi masing-masing dan Mahkamah Tinggi Sivil khusus untuk orang non muslim yang kewenangannya seluruh Malaysia. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur penentuan hak haḍanah bagi pasangan kawin sivil pasca perceraian akibat memeluk agama Islam? Apakah landasan pertimbangan hukum dalam penetapan hak haḍanah antara muslim dengan non muslim? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis kasus haḍanah tersebut melihat landasan hukum apa yang digunakan oleh hakim dan bagaimana prosedur dalam membuat pertimbangan untuk memutuskan anak tersebut di bawah asuhan orang tua yang muslim atau orang tua yang non muslim. Hakim memutuskan untuk memberi hak asuh anak kepada orang tua yang dipilih oleh anak yang sudah mumayyiz atas faktor kenyamanan si anak dan undang-undang membenarkan. Disebabkan agama si anak yang berumur di bawah 18 tahun ditentukan oleh ibu atau ayah atau penjaganya, hakim boleh memberikan hak asuh kepada ibu atau ayahnya yang layak walaupun bukan non muslim berdasarkan ketetapan undang-undang syariah maupun sivil. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa setiap orang tua dan penjaga mempunyai hak atas anak dan agamanya, selama anak masih di bawah umur 18 tahun.