Tinjauan Fiqh I’dariyah Terhadap Sanksi Kode Etik Rangkap Jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Di Aceh Tengah (Studi Terhadap Putusan DKPP RI Nomor 18-Pke-DKPP/IV/2022)

Indonesia terdapat aturan rangkap jabatan, dimana seseorang tidak dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu dengan rangkap jabatan. Namun terdapat juga beberapa oknum/pejabat yang melanggar dan melakukan rangkap jabatan, dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang rangkap jabatan dalam putusan DKPP RI Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022. Adapun pokok masalah yang peneliti bahas, pertama bagaimana bentuk penjatuhan sanksi terhadap anggota KIP yang melakukan rangkap jabatan?, kedua bagaimana pertimbangan hukum penjatuhan sanksi terhadap anggota KIP Aceh Tengah menurut perundang-undangan?, dan ketiga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap rangkap jabatan penyelenggara pemilu di Aceh Tengah ada putusan DKPP Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022?. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu normatif-empiris, suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis penelitian yang digunakan yakni Pustaka (liblary search) yang menggunakan literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, catatan, website, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan, anggota KIP yang Bernama (IAM) melanggar kode etik yakni melakukan rangkap jabatan sebagai General Manager di perusahaan BUMN yang Bernama PT. Tusam Hutan Lestari (THL) di Aceh Tengah, sehingga DKPP menjatuhkan sanksi keras dan pemberhentian kepada teradu, komisi pemilihan umum menimbang bahwa untuk melaksanakan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 saudara (IAM) terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2003. dalam hukum Islam boleh melakukan rangkap jabatan karena pada masa Nabi tidak ada undang-undang yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan, seperti Usman Bin Thalhah yang di bolehkan rangkap jabatan yaitu memegang kunci ka’bah sekaligus mengurus siqoyah (urusan pengairan).