Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tinjauan Siyasah Idariyah

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Dimana dalam Peraturan pada Pasal 1 ayat (6) telah di atur secara jelas tentang jenis hewan ternak yang dilarang di lepas di tempat tertentu seperti yang di sebutkan yaitu hewan seperti sapi, kerbau, serta kuda di wajibkan memelihara ternak sesuai dengan tekni/cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar. Kondisi signifikan di Kabupaten Aceh Besar khususnya Kecamatan Baitussalam sampai saat ini, ada sebagian hewan ternak dengan bebas berkeliaran baik di jalanan dan sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan bahkan tidak jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Walaupun sudah ada surat himbauannya namun tetap masih ada hewan yang berkeliaran tersebut. Peneliti ini mengkaji pertama, bagaimana ketentuan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak dan kaitannya dengan Siyasah Idariyah. Kedua, bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan penertiban hewan ternak dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian didapati penerapan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak bahwa masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas Hal itu disebabkan karena faktor fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Aceh Besar masih kurang, akses yang mereka jalankan terbatas. Fasilitas angkutan dan SDM seharusnya mencukupi dengan melihat jangkauan wilayah Aceh Besar yang luas dan harus memiliki pos setiap titik yang rawan terjadi berkeliaran hewan ternak masyarakat dan faktor Pemerintah yang tidak membantu dalam penyedian makan ternak juga menjadi penyebab masyarakat tidak mengandangkan ternaknya. Dalam Siyasah Idariyah, Satpol PP dalam penertiban hewan ternak sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam dan prinsip pelaksanaan hukum. Melihat posisi dan kewenangan yang dijalankan oleh Satpol PP sudah sesuai juga dengan pengawasan yang dijalankan oleh wilayat al-Mazalim dan wilayat al-Hisbah dalam ketatanegaraan Islam. Dengan kata lain Satpol PP mengambil prinsip- prinsip lembaga pengawasan dalam Islam.