Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 Ayat (3) disebutkan bahwa kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan LPPD dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan perhatian dan dalam menyampaikan laporan data kinerjanya ketika diminta oleh tim penyusun LPPD dan mengetahui kendala yang mempengaruhi koordinasi dan komunikasi sehingga menyebabkan terhambatnya mendapatkan data dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang didapatkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh tim penyusun khususnya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa kendala, yaitu:
(1) masih banyak tiap-tiap Perangkat Daerah yang kurang memberikan perhatian dalam menyampaikan laporan data kinerjanya ketika diminta tim penyusun, (2) data pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari masing-masing perangkat daerah masih terdapat data yang tidak diisi atau tidak sesuai dan (3) kurangnya koordinasi dan komunikasi sehingga sulitnya mendapatkan data dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh masih belum efisien namun demikian masih terus adanya upaya dari tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)